Ratusan Pekerja Minta PT DTR Segera Selesaikan Hak Buruh

NUNUKAN, Realitas9.com – Perwakilan ratusan pekerja dari PT Duta Tambang Rekayasa (DTR) di Kecamatan Sei Menggaris mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans) Kabupaten Nunukan, membawa sejumlah tuntutan, pada Senin (29/05/2023), pagi lalu.

Kedatangan perwakilan ratusan pekerja tersebut untuk menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Nunukan dengan manajemen PT DTR.

Ketua DPD SBSI ( Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Kabupaten Nunukan, Iswan yang mengkoordinir ratusan pekerja tersebut mengatakan per 31 Mei 2023 IUP PT DTR di Kecamatan Sei Menggaris akan berakhir.

Berakhirnya IUP PT DTR memunculkan kekhawatiran dari sekira 300-san pekerja mengenai hak-hak mereka yang belum diberikan oleh perusahaan.

“Para pekerja khawatir hak mereka tidak diberikan oleh perusahaan sebelum IUP berakhir. Seperti soal pensiun. Ada pekerja yang sudah masuk usia pensiun 57 tahun, tapi karena IUP mau berakhir maka di kualifikasi PHK,” kata Iswan kepada TribunKaltara.com, sore.

Lanjut Iswan,”Padahal harusnya masuk kualifikasi pensiun, karena nilai pesangon orang pensiun dengan PHK itu beda,” Selain itu, tuntutan lainnya adalah soal pesangon bagi pekerja yang sudah berstatus PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu). ucapnya.

Begitu juga dengan kompensasi pekerja berstatus PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), yang tidak disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.

“Para karyawan tetap meminta perusahaan harus kaji ulang upah lembur yang belum disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2021. Kalau upah lembur yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 lebih menguntungkan pekerja daripada Permen ESDM Nomor 15 tahun 2005 yang jadi acuan PT DTR, ya mestinya gunakan aturan terbaru itu,” ucapnya.

Bahkan kata Iswan, ada beberapa karyawan yang lembur di hari libur nasional, tapi tetap dibayar seperti hari biasanya.

Lalu, tuntutan pekerja PT DTR berikutnya soal uang pisah sebagaimana yang sudah menjadi aturan perusahaan, Menurut Iswan, mestinya uang pisah dimasukkan dalam komponen upah pesangon pekerja.

“Selisih perhitungan upah lembur ini ada perubahan. PT DTR gunakan Permen ESDM Nomor 15 tahun 2005 yang mana semua pekerja diratakan 7,5 jam per hari. Sementara dalam PP 35 Tahun 2021 tidak begitu,” ujarnya.

Mediasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Nunukan dengan menghadirkan manajemen PT DTR dan perwakilan dari ratusan pekerja tak menemukan kesepakatan.

“Tak ada titik temu dari mediasi sejak pagi hingga sore tadi. Perusahaan juga tidak mau mengakomodir aspirasi pekerja. Kalau tidak ada lagi titik temu dalam waktu 7-10 hari sesuai yang disampaikan Disnakertrans tadi, maka kami lanjutkan ke PHI di Samarinda,” ungkap Iswan.

Sementara itu, manajemen PT DTR di Kecamatan Sei Menggaris enggan berkomentar saat ditemui awak media seusai mediasi untuk meminta konfirmasi perihal tuntutan ratusan pekerjanya. (R9).

Related posts