Syarwani Sebut Prevalensi Stunting Di Bulungan Turun Ke 18,9 Persen dari 22,9 Persen

BULUNGAN, realitas9.com – Pemerintah pusat telah menetapkan lokus untuk penanganan stunting di Kabupaten Bulungan. Menindaklanjuti hal itu, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan bahwa, Pemkab Bulungan telah membuat kebijakan yakni gebrakan pembangunan pangan gizi Bulungan.

“Langkah ini, sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Bulungan,” ujar Syarwani usai mengikuti roadshow Menko PMK dalam upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem secara nasional secara virtual.

Berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Bulungan pada tahun 2021 sebesar 22,9 persen. Pada tahun 2022 angka itu turun menjadi 18,9 persen.

“ Kalau berdasarkan data bulan timbang pada Agustus 2022, ada 889 balita pendek dan sangat pendek atau 12,7 persen dari total balita yang diukur dan jumlahnya tersebar di 10 wilayah kecamatan,” jelas Syarwani.

Dikataka Syarwani tahun ini, Pemda Bulungan telah mengalokasikan anggaran sebesar 77,85 persen melalui APBD untuk intervensi sensitif, 15,65 persen intervensi spesifik dan 6,49 koordinatif. “Semua ini dilakukan dalam upaya kita menurunkan angka stunting di Kabupaten Bulungan,” ujar Syarwani.

Syarwani memaparkan ada beberapa hal terkait komitmen mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) kabupaten, kecamatan, desa.

Lalu peningkatan alokasi untuk intervensi spesifik terkait pemeriksaan hemoglobin untuk para calon pengantin. Intervensi sensitif terkait penambahan alokasi penerima bantuan sosial, revitalisasi Posyandu, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

” Demikian juga pembiayaan operasional terhadap kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di wilayah Kabupaten Bulungan. Serta pemanfaatan forum percepatan penurunan stanting yang terintegrasi dari seluruh lembaga,” ujar Syarwani.

” Diharapkan juga adanya sinergitas dalam upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan kepada pemerintah pusat, seperti dukungan pembiayaan dan validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem),” tuntas Syarwani. (R9)

Related posts