Pengungkapan BBM Ilegal di Nunukan

TANJUNG SELOR, realitas9.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai telah menyalahi prosedur dalam pengelolaan barang bukti (BB) kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Nunukan yang diungkap pada April 2022 lalu. Hal itu terungkap berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Markas Polda Kaltara pekan lalu.

Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat mengatakan, sebelumnya Plt kepala Bidang Propam Polda Kaltara, AKBP Febryanto Siagian telah memaparkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara di hadapan Kompolnas. “Kompolnas juga sudah melakukan konfirmasi kepada penyidik,” kata Budi.

Namun demikian, Budi mengaku tidak mengetahui secara pasti untuk jumlah penyidik yang menjalani pemeriksaan oleh Bidang Propam Polda Kaltara. “Saya tidak tahu, karena saya tidak mengikuti proses itu,” ungkapnya.

Menyoal adanya kesalahan prosedur dalam pengelolaan BB, Budi membenarkan bahwa penyidik dinilai menyalahi prosedur dalam pengelolaannya. “Iya, kalau tidak salah kan tidak mungkin seperti sekarang (menyusut). Pasti ada masalah,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Polda Kaltara akan terus mendalami apakah hilangnya BB ini ada keterlibatan oknum penyidik atau tidak. “Sekarang ini prosesnya sedang berjalan. Jadi, tunggu saja hasilnya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti saat dikonfirmasi mengatakan, Plt kepala Bidang Propam Polda Kaltara, AKBP Febryanto Siagian sudah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara. “Iya, sudah ada pemeriksaan dari Plt kepala Bidang Propam Polda Kaltara. Hasilnya, bisa ditanyakan ke Kabid Humas Polda Kaltara,” kata Poengky, Minggu (30/4).

Seharusnya, kata dia, penyidik yang melakukan penyitaan wajib menjaga hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. “Iya, memang ada kesalahan prosedur dalam pengelolaan barang bukti,” ungkapnya.

Karena itu, penyidik harus bertanggung jawab atas hilangnya BBM tersebut. “Kalau penyidik sudah melakukan penyitaan. Iya, harus bertanggung jawab. Kami berharap kalau ada keterlibatan anggota Polri dalam kasus hilangnya barang bukti ini, maka harus diproses, apakah itu secara pidana atau dipecat,” tambahnya.

 DITELUSURI

Sebelumnya, diketahui dari 22 ton BBM jenis biosolar yang hilang, sebagian belum dapat dijelaskan ke mana. “Hilangnya barang bukti BBM ilegal yang ditangani penyidik tersebut, sebagian dicuri oleh JM bin JAM dan diproses (P-21/penyidikan lengkap dan tahap II/penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan), namun masih ada sebagian BB (barang bukti) BBM ilegal tersebut belum dapat dijelaskan ke mana. Saat ini, masalah hilangnya BB BBM ilegal tersebut dalam penyelidikan Bidpropam Polda Kaltara,” ungkap Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya melalui Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat, Kamis 13 April 2023 lalu.

Ia membenarkan, barang bukti hilang kendati telah diamankan di Pelabuhan VIP Tanjung Selor. “Benar telah terjadi kehilangan barang bukti dugaan penyelewengan pendistribusian BBM di Nunukan yang diamankan oleh Ditreskrimsus Polda kaltara sekitar April 2022 yang lalu. Barang bukti BBM ilegal tersebut disimpan dalam kapal diamankan di Pelabuhan VIP Tanjung Selor,” sambungnya.

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan (BB-BR) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, Hartanto menyatakan bahwa perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap pada April 2022 telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Nunukan. “H. Syaharuddin alias H. Unding bin almarhum H. Saini perkara BBM solar ilegal diputus satu tahun penjara,” ungkapnya.

Sementara kasus lain terkait hilangnya barang bukti menyeret nama Suwikno alias Tikno bin almarhum Pahir. Suwirno didakwa melakukan penadahan dan divonis 2 bulan penjara atas pertimbangan yang bersangkutan mengalami sakit komplikasi. “Kalau Jumhari (JM) bin Jamal didakwa melakukan pencurian. Tetapi, untuk putusannya saya lupa. Yang pasti semua terdakwa sudah diputus sejak Januari,” tukasnya.

Namun Hartanto tak menjelaskan mengenai dugaan adanya sebagian barang bukti yang belum terjelaskan ke mana hilangnya.

 KRONOLOGI

Kasus ini penyelewengan bermula dari pengungkapan di Kecamatan Sebuku, Nunukan, April 2022. Kasus sempat dikembalikan Kejari Nunukan ke Polda Kaltara karena ketidaksesuaian berita acara penyitaan.

Hartanto mengungkap terdapat barang bukti solar sebanyak 28.068 liter dan pertalite 54.254 liter. Tetapi, yang diperkarakan hanya solar. “Barang bukti solar dan pertalite itu ada di dalam kapal landing craft tank (LCT),” kata Hartanto, Rabu 12 April 2023 lalu.

Setelah pelimpahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara ke Kejari Nunukan, jumlahnya tidak sesuai dengan berita acara penyitaan polisi pada 27 April 2022. “Sebelum tahap II, kita minta barang bukti BBM itu diukur ulang. Nah, dari hasil pengukuran itulah diketahui kalau jumlah BBM itu mengalami penyusutan yang sangat signifikan,” ungkapnya.

Untuk BBM solar dari 28.068 liter menyusut menjadi 6.000 liter. “Tidak mungkin penyusutan, karena sangat drastis,” bebernya. Berkaitan hal tersebut, Kejari Nunukan mengaku sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) dan diminta agar hal itu diusut. (R9).

Related posts