Nilai Demokrasi Mati, Mahasiswa Tolak RKUHP

TARAKAN, realitas9.com – Kecewa disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Aliansi Mahasiswa dari berbagai organisasi di Tarakan menyatakan penolakannya, Jumat (9/12).

Hal itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan. Mereka juga menagih DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengenai janji beberapa bulan lalu.

Koordinator lapangan (korlap) aksi Aliansi Mahasiswa Tarakan, Ainuliansyah Nurdin S mengungkapkan kekecewaan dengan disahkan RKUHP yang baru. Ia dengan lantang menyebut pengesahan RKUHP itu sebagai tanda matinya demokrasi di Indonesia.

“Pertama aksi kami merespons terkait pengesahan, yang disahkan pada 6 Desember 2022. Nah kemudian dalam aksi yang kami lakukan ini, tidak hanya concern (perhatian) kepada persoalan nasional yakni pengesahan RKUHP beserta permasalahan di dalamnya, tapi juga terkait dengan isu-isu daerah,” ujarnya, Jumat (9/12).

“Beberapa tuntutan yang sudah kami pernah layangkan, pada saat aksi-aksi sebelumnya. Yang mana kita tahu, beberapa waktu lalu beberapa bulan ke belakang, kami dari mahasiswa sempat melayangkan beberapa tuntutan DPRD Kota Tarakan khususnya terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada DPRD Tarakan yang sampai hari ini belum terealisasi,” sambungnya.

Selain mendesak dicabutnya RKUHP, pihaknya juga menagih beberapa janji DPRD yang pernah diucapkan beberapa tahun lalu. Salah satunya ialah komitmen membentuk satgas pengawasan BBM bersubsidi.

“Juga beberapa waktu yang lalu pada saat kami melakukan demonstrasi kenaikan BBM, kami juga menyampaikan pada DPRD untuk membentuk satgas pengawasan di SPBU yang ada di Kota Tarakan khususnya pengawasan subsidi tepat sasaran. Tapi fakta yang hari ini di lapangan, menunjukkan belum ada realisasi dari pemerintah atas tuntutan yang kami sampaikan,” tuturnya.

“Yang kami kami sangat sayangkan dalam kesempatan ini, hanya ada beberapa bahkan hanya ada 1 anggota DPRD yang mau menemui kami. Sementara kami berharap bisa bertemu di luar. Kalau tadi alasannya ini karena menganggu lalu lintas, padahal pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian, sudah memfasilitasi tempat ini,” lanjut presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan ini.

Mereka pun mewanti-wanti, DPRD wajib menyampaikan tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan mahasiswa. “Kami memberi waktu 7 kali 24 jam kepada DPRD menyampaikan kejelasan, terkait dengan aspirasi yang pernah kami sampaikan. Kalau dalam waktu deadline tersebut belum ada realisasi, kami akan melaksanakan kembali konsolidasi bersama dengan teman-teman mahasiswa untuk menentukan langkah selanjutnya,” tukasnya.

Guru besar Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, dalam diskusi buku Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) di UBT menyampaikan, RKHUP tersebut baru akan efektif setelah 3 tahun sejak diundangkan. Hal itu merujuk pada sejumlah pasal di dalamnya. “RKUHP ini juga masih akan menunggu PP (peraturan pemerintah) sebelum benar-benar efektif. Sah-sah saja teman-teman menyampaikan pandangannya terkait RKUHP ini. Konstitusi menjamin itu,” ujar Prof. Yahya.

Anggota Komisi I DPRD Tarakan, Akbar Mahmud Ola menerangkan, pihaknya baru menerima surat pemberitahuan tertanggal 8 Desember. Sehingga di waktu surat diterima para anggota dewan juga telah melangsungkan agendanya masing-masing.

“Kebetulan surat mereka baru diterima kemarin tanggal 8 Desember. Sehingga teman-teman DPRD masing-maisng sudah memiliki agenda. Ada yang DL ada yang kunker. Cuma saya saja sendiri di kantor. Makanya saya tawarkan kalau bisa dijadwalkan ulang. Supaya semua anggota dewan siap,” tuturnya.

“Saya koordinasi dengan pimpinan katanya diterima saja, nanti selanjutnya kami lakukan rapat internal membahas tuntutan itu. Kalau tuntutannya ke pemerintah pusat kami tindaklanjuti ke pemerintah pusat melalui petisi,” lanjutnya.

Dijelaskannya, pihak menawarkan kepada mahasiswa untuk dialog di jalan itu akan menganggu lalu lintas dan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, ia menawarkan melakukan dialog di ruangan DPRD saja.

“Kalau untuk membahas konsultasi barangkali saya hanya bisa menjawab sesuai kapasitas saya sebagai anggota komisi. Di luar itu saya juga harus koordinasikan lagi bersama teman-teman dewan. Itulah mengapa saya meminta kalau bisa aksi dijadwalkan ulang,” pungkasnya. (R9)

Related posts