Mendapatkan BBM di Wilayah Hulu Masih Sulit

BULUNGAN, realitas9.com – Adanya Sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat, hingga ke wilayah terjauh Bulungan. Termasuk, masyarakat di daerah hulu Sungai Kayan.

Namun demikian, dari 15 penyalur yang dibentuk, saat ini hanya 2 di antaranya yang aktif. Sementara 13 lainnya mandek alias tak beroperasi. 

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi,Perindustri, dan Perdagangan (Diskoprindag) Bulungan Hj Murtina menjelaskan, terkait Sub Penyalur BBM tersebut, pihaknya sudah sempat menyurati BPH Migas, dan jawabannya masih dilakukan evalusasi.

Di mana BPH Migas akan turun lapangan. Hanya saja, hingga saat ini belum dilakukan.

“Sampai detik ini belum turun-turun. Yang aktif hanya 2 dari 15 penyalur, yakni sub penyalur di Km 57 dan di Pimping. Sementara yang lainnya ini masih menunggu verifikasi dan evaluasi dari BPH Migas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (27/12/2022). 

Dari segi persyaratan, menurutnya semua sudah lengkap. Kondisi ini cukup dilematis. Sebab ada masyarakat yang membutuhkan BBM, seperti masyarakat di wilayah hulu dan lainnya yang jauh dari SPBU.

Meskipun ada kebijakan, di mana setidaknya ada 4 OPD yang bisa memberikan rekomendasi, namun itu juga peruntukannya bukan untuk umum. 

Empat OPD tersebut, seperti Dinas Perikanan untuk para nelayan, kemudian Diskoperindag untuk UMKM, lalu Dinas Pertanian untuk para petani, dan terakhir Dinas Perhubungan. 

“Itu rekomendasi bisa untuk mendapatkan minyak (BBM). Tapi OPD yang bisa memberikan rekomendasi itu juga harus ada datanya, misalnya untuk pertanian itu harus ada data pertaniannya siapa saja, jadi nanti dari pertanian bisa mengeluarkan rekomendasi, begitupun yang lainnya,” kata Murtina. 

Dirinya tak menampik, kondisi ini sangat berpengaruh untuk pemenuhan BBM masyarakat di hulu salah satunya. Karena misalnya di Peso, di sana tidak ada nelayan, transportasi saja, sementara masyarakat umum juga kesulitan. 

“Saya minta UMKM, saya minta datanya paling juga berapa saja. Karena itu bukan untuk umum, jadi untuk memberikan rekomendasi saya bingung, paling di sana misalnya hanya 12 UMKM, kan salah – salah juga kalau hanya untuk mengambil rekomendasi ke Tanjung Selor, berapa lagi di ongkosnya,” bebernya. 

“Ini memang dilema, karena di satu sisi memang kebutuhannya di sana banyak, di sisi lain kita tidak bisa memberikan rekomendasi, karena tidak punya dasarnya,” tambah dia. 

Pihaknya berharap, BPH Migas segera turun ke lapangan untuk evaluasi sub penyalur, secara keseluruhan. Atau jika memang memungkinkan bisa membangun SPBU di hulu seperti Peso.

“Kemarin itu sudah ada titiknya di sana, semoga saja di Peso dan Peso Hilir bisa ada SPBU nya, jadi kebutuhan BBM masyarakat bisa aman,” pungkasnya. (R9).

Related posts