Jalan di Kaltara Akan Beralih Status

Tim Kementerian PUPR saat melakukan penilaian terhadap ruas jalan yang akan dihibahkan.

TANJUNG SELOR, Realitas9.com –Sebanyak enam ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota beralih status menjadi jalan nasional. Ruas jalan yang akan dihibahkan tercatat sepanjang 19,85 kilometer (km).

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, Darwanto mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 430KPTS/M/2022. Ada enam ruas jalan di daerah yang dinaikkan status menjadi jalan nasional. “Jadi, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan menghibahkan beberapa ruas jalan untuk dinaikan status menjadi jalan nasional,” kata Darwanto.

Untuk itu, Kementerian PUPR melakukan penilaian sebelum dilakukan hibah dari pemda ke pemerintah pusat. “Kita ingin memastikan apakah jalan yang dihibahkan ini sesuai data di lapangan,” ungkapnya.

Diharapkan, peta bidang yang ada di dalam sertifikat itu sesuai. Jika belum maka perlu dilakukan sertifikasi. Dalam hal ini, pemda juga dapat memenuhi beberapa persyaratan terkait hibah tersebut. “Pemerintah daerah juga harus memastikan ruas jalan yang dihibahkan itu harus clear and clean dan sebelumnya harus tercatat sebagai aset pemerintah daerah,” ujarnya.

Setelah mendapatkan persetujuan Menteri PUPR, Kementerian PUPR akan melakukan penanganan terhadap enam ruas jalan tersebut. “Kalau sudah mendapatkan persetujuan. Otomatis jalan itu akan ditangani Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Menyoal apakah di luar enam ruas jalan yang sudah diproses hibah ini ada lagi yang diusulkan ke Kementerian PUPR. Darwanto meyakini bahwa masih ada beberapa ruas yang masih dalam proses. “Iya, kemungkinan masih ada lagi,” ujarnya.

Selain melakukan peninjauan terhadap enam ruas jalan, Kementerian PUPR juga melakukan peninjauan lokasi pembangunan kantor balai di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. “Perencanaan untuk pembangunan kantor pun sudah dalam proses tender,” bebernya.

Nantinya, lahan yang sudah dihibahkan oleh Pemprov Kaltara seluas 5 hektare (ha) itu akan dibangun Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) dan Satker Perumahan. Sehingga, terpusat di KBM Tanjung Selor.

“Untuk pembangunan secepatnya. Diharapkan, tahun ini sudah ada kegiatan pembangunan fisik. Tetapi, 2024 mendatang seluruh balai sudah terbangun di KBM Tanjung Selor,” pungkasnya. (R9)

Related posts