Asisten I : Ada 80 Perbup Berproses di OPD Tahun Ini

TANJUNG SELOR, Realitas9.com – Berbagai kebijakan daerah Bulungan tak terlepas dari peraturan kepala daerah, yang disebut juga Peraturan Bupati (Perbup). Selama 2023 ini, setidaknya ada sekitar 80 Perbup yang berproses melalui OPD terkait. Inovasi proses dan penyusunan Perbup diyakini masih diperlukan, Pemkab Bulungan dalam hal ini melakukan sosialisasi penyusunan produk hukum daerah, Rabu (7/6/2023).

Asisten I Setkab Bulungan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamaluddin Saleh, mengungkapkan, ada sekitar 80 rancangan Perbup yang diusulkan perangkat daerah Bulungan sejauh ini. Sehingga perlu diadakan sosialisasi teknik penyusunan agar tercipta produk hukum daerah yang berkualitas. Mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Dalam prosesnya, saya berharap ke depannya ada semacam aplikasi atau pengembangan aplikasi, seperti yang dilakukan di daerah lain untuk memberikan kemudahan bagi perangkat daerah, maupun pimpinan dalam melakukan monitoring proses pengajuan produk hukum daerah,” ujarnya. 

Menurutnya, produk hukum daerah adalah peraturan daerah, peraturan bupati atau walikota, peraturan bersama bupati, keputusan bersama bupati, keputusan bupati dan instruksi bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur, dan merupakan dokumen hukum politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak. 

Kemudian dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan adanya suatu proses atau prosedur penyusunan produk hukum daerah agar lebih terarah, dan terkoordinasi. Semua ini harus disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. 

“Penyusunnya perlu memiliki keterampilan, untuk membuat peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu turut hadir Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kabid Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Dr Mia Kusuma Fitriana, SH, M.Hum, yang didaulat sebagai narasumber. (R9)

Related posts